RAPAT PENETAPAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JAPUNG POLPPUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar. . Permendagri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pol.PP dan Angka Kreditnya. Satpol PP menjadi sangat strategis setelah diberlakukannya undang-undang tersebutOleh karena itu, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP maka Anggota Pol PP harus bekerja lebih profesional. Upaya meningkatkan profesionalitas Anggota Pol PP adalah melalui inppassing/penyesuaian Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja. Sehingga untuk meningkatkan karier Anggota Pol.PP perlu ditetapkan penilaian angka kredit.Pada hari Rabu, Tanggal 24 Maret 2021, berlangsung Rapat Pembahasan Hasil Penilaian Tim untuk Penetapan Berita Acara Penilaian Angka Kredit, dipimpin Sekretaris Satpol PP dan hadir Kabid Pengembangan SDM BKD Provinsi Bali sebagai Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Jafung Pol. PP, Tim Penilai Angka Kredit dan Para Jafung dari Provinsi Bali serta para Jafung Pol PP kab. Karangasem, yang sudah dinilai angka kreditnya untuk di Plenokan

Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.